Pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh dari daerah Jabodetabek dan berbagai kota industri besar turun ke jalan melakukan aksi demo damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Massa mulai terlihat berkumpul sejak pagi hari dan terus bertambah seiring waktu hingga melebihi 10.000 orang.
Para peserta aksi membawa atribut dan spanduk yang berisi tuntutan mereka dengan penuh semangat dan tertib. Aksi ini menjadi salah satu momentum penting perjuangan pekerja di Indonesia untuk mendapat perhatian pemerintah dan publik terkait isu ketenagakerjaan yang krusial.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Tuntutan utama aksi ini meliputi:
-
Penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan buruh dan tidak adil.
-
Penolakan upah minimum yang rendah dan meminta kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5 persen pada tahun 2026.
-
Penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta pembentukan Satgas PHK untuk mengawasi pelaksanaan PHK.
-
Reformasi sistem pajak buruh, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru tanpa menggunakan omnibus law.
-
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi sistem Pemilu untuk pemilu 2029 yang lebih adil dan transparan.
Pengamanan dan Jalannya Aksi
Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP telah menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan aksi ini dengan prosedur humanis tanpa memakai senjata api. Penjagaan ketat dilakukan baik di sekitar lokasi demo maupun pada titik-titik strategis lainnya untuk memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.
Para peserta demo diminta untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, dan menghindari provokasi dari pihak manapun sehingga suara rakyat benar-benar tersampaikan secara damai.
Perhatian Publik dan Respons Pemerintah
Demo buruh 28 Agustus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pemerintah. Wakil Ketua DPR menyatakan seluruh tuntutan buruh akan ditampung dan didiskusikan dalam forum resmi untuk kemudian dicari solusi terbaik bagi kesejahteraan pekerja.
Massa aksi berharap dengan adanya dialog konstruktif ini, pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin membaik, serta hak-hak buruh dapat terlindungi dengan baik.
