Pada 28 Agustus 2025, ribuan buruh demo dari Jabodetabek dan segenap Indonesia turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar dengan tema utama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Para buruh menyuarakan enam tuntutan pokok meliputi penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah minimum rendah, kenaikan upah minimum sebanyak 8,5% hingga 10,5% untuk tahun 2026, dan penghentian gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Mereka juga mendorong pembentukan Satgas PHK untuk mencegah praktik PHK ilegal di perusahaan.
Selain itu, reformasi pajak menjadi isu yang sangat diperhatikan, dengan desakan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi buruh. Buruh juga menuntut pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan menghindari penggunaan omnibus law yang dianggap merugikan pekerja.
Dampak Ekonomi dan Pasar Saham
Aksi demonstrasi besar ini juga menimbulkan perhatian kalangan pasar modal dan ekonomi. Beberapa analis memperkirakan aksi demo buruh dapat memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Kekhawatiran di pasar terkait ketidakpastian politik dan sosial membuat bursa saham cenderung turun pada hari aksi.
Namun demikian, dampak ekonomi secara keseluruhan diperkirakan akan bersifat temporer dengan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat. Pemerintah diharapkan mampu meredakan kekhawatiran dengan dialog dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh dan stabilitas ekonomi.
Solidaritas Nasional dan Harapan Buruh
Demo serentak tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai provinsi dan kota industri besar mulai dari Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Aksi ini menandai salah satu gerakan buruh terbesar tahun ini dan memperlihatkan kekuatan latar belakang sosial pekerja di Indonesia.
Para demonstran berharap aspirasi mereka mendapat respons serius dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa segera diperbaiki sistem ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja yang selama ini dirasakan kurang memadai.
